Foto : ilustrasi
OKI I galikabarcom – Pengadaan baju seragam untuk anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dibatalkan. Padahal Kepala Sat Pol PP dan Damkar sempat mengatakan para anggota akan menerima pakai seragam baru.
“Ya saat waktu apel kami dengar langsung dari Kasat Pol PP kalau ada seragam baru. Tapi ternyata tidak ada,” ujar salah satu anggota Sat Pol PP, belum lama ini.
Dibatalkannya pengadaan baju seragam bagi para anggota Sat Pol PP dikarenakan defisit anggaran. Hal ini diungkapkan langsung Kepala Sat Pol PP OKI, Abdurrahman melalui Sekretarisnya, Agmah Yuska, SSTP, saat dikonfirmasi di ruang kerjanya.
“Awalnya memang kita anggarkan, tapi dihapus karena tidak ada dananya,” jelas Agmah Yuska.
Akibat batal dianggarkan, para anggota Sat Pol PP masih mengenahkan seragam lama dalam menjalankan tugasnya.
“Ya kecewalah, tapi mau bagaimana lagi,” ungkap salah satu anggota Sat Pol PP seraya mengatakan, untuk harga seragam Sat Pol PP sekitar Rp 500 ribuan.
Disisi lain pemerintah menghapus pengadaan baju seragam Sat Pol PP dengan alasan defisit anggaran. Justru Pemerintah Kabupaten OKI, melalui Sekretariat Dewan (Setwan) Kabupaten OKI, menganggarkan dana Rp 450 juta untuk pengadaan baju adat para anggota dewan.
Ketua DPD Partai Ummat Kabupaten OKI, Trisno Okonisator, menilai hal ini sungguh tidak adil.
“Mengapa seragam Sat Pol PP dibatalkan, sementara giliran untuk pakaian adat dianggarkan, katanya defisit,” ujar Trisno.
Salah satu anggota DPRD OKI juga mengakui harga baju tersebut mahal.
“Ya memang mahal. Tapi bagaimana lagi, kita hanya kasih terpaksa pakai,” ujarnya.
Sekretaris Dewan OKI, Hilwen SH tak menampik adanya anggaran pengadaan baju adat bagi para anggota dewan. Dimana kata dia, awalnya memang dianggarkan Rp 450 juta untuk semua anggota dewan, sehingga Rp 10 juta per setel.
“Namun harga tersebut bisa kita tawar menjadi Rp 6 juta per setel,” jelasnya.
Menurut Hilwen, baju tersebut terdiri dari baju dalam, tanjak, dan kain sarung. Itupun pengadaannya lewat pihak ketiga.
Terkait adanya anggota dewan yang merasa kemahalan dengan harga baju tersebut. Hilwen mengatakan, kalau hal itu sudah sesuai aturan. “Itu kan untuk mereka juga,” tandasnya. (AF)
