Foto : Bupati dalam paparannya
MUARA ENIM I galikabar.com – Bupati Muara Enim, H. Edison, S.H., M.Hum., meminta kewenangan Pemerintah Provinsi untuk melaksanakan penagihan piutang pajak kendaraan bermotor (PKB) dalam rangka mengejar realisasi penerimaan daerah dari dana bagi hasil (DBH).
Hal ini disampaikannya pada rapat optimalisasi pendapatan daerah yang dipimpin langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan, H. Herman Deru di Griya Agung Palembang, Senin (6/10/2025).
Adapun pada rapat yang dihadiri seluruh kepala daerah se-Sumatera Selatan ini, Bupati juga menegaskan siap door to door mengejar piutang PKB di Kabupaten Muara Enim.
Berdasarkan data dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumatera Selatan, realisasi DBH terdiri PKB, BBN-KB, Opsen PKB OPSEN BBN-KB, PBB-KB, PAP dan Pajak Pokok dari Januari hingga 3 Oktober 2025 di Kabupaten Muara Enim telah mencapai 86 persen dari target sebesar Rp253 miliar.
Agar target tersebut cepat terealisasi Bupati menyebut perlu adanya inisiatif dari daerah. Untuk itu, dirinya meminta penagihan PKB yang selama ini menjadi kewenangan provinsi dapat diambil alih oleh Pemerintah Kabupaten sebagai langkah inovatif mengejar pendapatan daerah.
Mengenai rencana pengurangan dana transfer daerah (TKD) yang merupakan kebijakan pemerintah pusat, Bupati menyebut kebijakan tersebut berdampak pada pengurangan APBD, sehingga diperlukan strategi lain untuk meningkatkan PAD.
Upaya yang dilakukan diantaranya melaksanakan efisiensi anggaran dengan mengutamakan program prioritas serta mengoptimalkan Kembali peran serta perusahaan daerah dalam menggenjot PAD.
Guna mengoptimalkan potensi pertambangan serta hadirnya jalan hauling angkutan batubara di Kabupaten Muara Enim, Bupati mengatakan Pemkab. Muara Enim berencana mendirikan perusahaan daerah bergerak di sektor transportir angkutan batubara.
Menurutnya prospek bisnis angkutan batubara saat ini cerah karena produksi nasional yang besar dan permintaan yang terus meningkat baik untuk pasar domestik maupun ekspor. (Siswanto)
