Foto : Ketua KPK Komjen Firli Bajuri M Si saat memimpin rapat koordinasi
MUARA ENIM I galikabar.com – Dalam rangka mewujudkan serta meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih dan berintegritas. Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Drs Emran Tabrani M Si mengikuti Rapat Koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Komjen Pol Drs Firli Bahuri M Si.
Kegiatan yang dipusatkan di Ruang Rapat Auditorium Graha Bina Praja, Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, Kamis (15/04/202) tersebut dihadiri langsung Ketua KPK Komjen Pol Drs Firli Bahuri M Si didampingi Direktur Bidang Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK Wilayah II Brigjen Pol Yudhiawan Wibisono SIK M Si. Serta Gubernur Sumatera Selatan H Herman Deru SH MM.
Pj Sekda Muara Enim Drs Emran Tabrani mengucapkan terimakasih kepada Gubernur Sumsel H Herman Deru yang telah menyelenggarakan kegiatan ini.
“Pertemuan ini saat bermanfaat dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas,” ucapnya.
Emran juga mengatakan, pertemuan ini juga menjadi ajang bagi penyelenggara Pemerintahan dan kepala daerah untuk langsung menyampaikan aspirasi dan saran pendapat serta pemikiran terkait kebijakan dan pengambilan keputusan tentang pengadaan barang dan jasa sekaligus permasalahan lainnya dimasing-masing Daerah.
Sementara itu, Ketua KPK Komjen Pol Drs Firli Bahuri M Si menekankan kepada Kepala Daerah, juga termasuk penyelenggara Pemerintahan di Daerah agar berkomitmen mendukung tugas dan fungsi APIP sebagai Strategic Partner.
“Saya mengharapakan hal ini dapat menjadi Trusted Advisor atau penasihat yang baik bagi Kepala Daerah, dan sebagai Early Warning System untuk memberikan masukan sebelum terjadi penyimpangan dengan memetakan risiko,” jelasnya.
Lebih lanjut, Firli menekankan kepada Kepala Daerah untuk mewujudkan tujuan negara, menjamin stabilitas politik dan keamanan, menjamin keselamatan masyarakat dari segala gangguan bencana dan pertumbuhan ekonomi.
“Lalu, yang tidak kalah penting yakni menjamin kepastian dan kemudahan investasi serta perizinan berusaha dan juha menjamin keberlangsungan program pembangunan nasional,” pungkasnya. (RI)
