Foto : pose bersama usai menerima WTP
MUARA ENIM I galikabar.com – Plh Bupati Muara Enim Dr H Nasrun Umar SH MM hadir bersama Ketua DPRD Liono Basuki BSc hadiri undangan Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka penyerahan laporan hasil pemeriksaan oleh BPK-RI atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2020, Jumat pagi (07/05/2021) bertempat di kantor BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, Palembang.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh BPK-RI atas laporan keuangan, Pemkab Muara Enim untuk kesekian kalinya berhasil meraih sekaligus mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-8 kalinya secara berturut-turut, hal tersebut secara langsung disampaikan oleh Kepala BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, Harry Purwaka.
“Saya ucapkan terimaksih kepada BPK-RI atas penghargaan yang diberikan kepada Pemkab. Muara Enim, tak lupa saya sampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran penyelenggara pemerintahan di Kabupaten Muara Enim atas kinerja yang baik,” tutur HNU.
HNU menambahkan, bahwa hal tersebut merupakan kewajiban dari penyelenggara pemerintah untuk memberikan pertanggung jawaban atas laporan keuangan penggunaan anggaran, hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 beserta perubahannya tentang Pemerintahan Daerah, tentang kewajiban untuk menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
“Kita akan terus berkomitmen mendukung terciptanya pengelolaan keuangan yang baik, transparansi serta akuntabel,” tutupnya.
Sementara itu, Kepala BPK perwakilan Provinsi Sumatera Selatan menjelaskan bahwa penghargaan tersebut diberikan karena telah terpenuhinya beberapa kriteria yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, efektivitas penilaian internal, kecukupan pengungkapan informasi dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan.
“Saya berharap dengan dukungan serta sinergi yang positif dapat mnjadi dorongan dan motifasi kepada pemerintah daerah untuk terus memperbaiki sistem pengelolaan keuangan daerahnya,” ucapnya. (Herman)
