MUARA ENIM I galikabar.com – Mengoptimalkan jalannya perencanaan dan pengawasan APBD Kabupaten Muara Enim tahun 2022 secara transparan dan akuntabel sehingga tepat sasaran dan tepat guna, Jumat (09/07/2021) Pj. Bupati Muara Enim, Dr. H. Nasrun Umar, S.H., M.M melaksanakan kunjungan kerja ke Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Selatan.
Didampingi Tenaga Ahli Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Prov. Sumsel, Dr. I Gusti Bagus Surya Negara, S.E., Ak., M.M., CFRA.M CA., dan Inspektur Muara Enim, Suhermansyah, S.T., M. Eng., berkonsolidasi dengan Kepala BPKP Sumsel, Buyung Wiromo Samudro, S.E., MBA., terkait pengawasan, penyelenggaraan dan perencanaan keuangan daerah.
Pj. Bupati menyampaikan bahwa Pemkab. Muara Enim berkomitmen untuk menyelenggarakan pengelolaan maupun pelaporan keuangan daerah secara tepat dan sesuai prosedur maupun aturan yang berlaku.
“Saya memastikan akan terus bersinergi bersama BPKP Sumsel yang dipandang sebagai navigator perencanaan keuangan daerah,” katanya.
Pj. Bupati berharap agar penyelenggaraan keuangan daerah di Pemkab. Muara Enim dilakukan dengan manajemen pengelolaan keuangan yang benar dan tidak ada celah untuk melakukan tindak pidana yang dapat menyebabkan merugikan negara.
“Untuk itu, peran serta semua pihak sangat diperlukan, terutama BPKP Sumsel untuk bersama mengawal jalannya pembangunan di Kabupaten Muara Enim,” tegasnya
Sementara itu, Kepala BPKP Sumsel mengapresiasi niat dan semangat Pj. Bupati dalam mewujudkan penyelenggaraan keuangan daerah yang akuntabel.
Menurutnya sebagai pemegang kuasa anggaran di pemerintah daerah, langkah Pj. Bupati sudah sangat tepat meminta instansinya untuk mengawal perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah, baik di tingkat desa, kelurahan, kecamatan, hingga tingkat kabupaten.
“Saya memastikan BPKP akan hadir memberikan pendampingan dan asistensi terhadap pengelolaan maupun penyusunan laporan keuangan, serta laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemkab. Muara Enim sehingga dapat dijalankan dengan baik demi terciptanya perencanaan keuangan yang bersih dan bebas dari tindak pidana korupsi,” pungkasnya. (Herman)
