Foto : Suasana Rapat Paripurna DPRD Muara Enim ke-II
MUARA ENIM I galikabar.com – Ada hal yang menarik pada saat Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Muara Enim ke-II dalam rangka Penyerahan dan Penjelasan Bupati Muara Enim terhadap Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2020 hari ini, senin (31/05/2021).
Pasalnya, pada saat di menit akhir saat rapat akan selesai, adalah Ahmad Fauzi salah satu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kader dari Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) meminta Intruksi kepada Ketua DPRD Liono Basuki sekaligus sebagai pimpinan rapat yang hendak mengetuk Palu tanda berakhirnya sidang.
“Kami sebenarnya sangat kecewa dengan kepala dinas yang ada di Pemkab Muara Enim ini, begitu susah untuk dihubungi, Ketua DPR pun mengeluh apalagi kami anggota biasa, kami berharap apabila dihubungi segera merespon atau ditelpon balik jika sibuk, lemaklah kito ngadap tuhan dari pada ngadap kepala dinas Muara Enim,” ucapnya sembari bergurau.
Dihadapan Pj Bupati H Nasrun Umar (HNU) dan segenap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) beserta undangan yang hadir, Ahmad Fauzi mengungkapkan secara gamblang keluhan dan rasa kecewaan sedalam dalamnya kepada sejumlah Kepala Dinas yang tidak bisa dan susah diajak berkoordinasi.
Padahal, pihaknya hanya ingin berkoordinasi terhadap pembangunan yang ada di Kabupaten Muara Enim ini.
“Apalagi OPD itu bagian yang mengurusi jambatan, wah susahnya minta ampun kalau mau di hubungi, kami berharap pak bupati untuk mengevaluasi kinerja OPD tersebut,” keluhnya.
Menanggapi keluhan tersebut, HNU dengan tegas menyampaikan secara langsung kepada seluruh Kepala OPD yang hadir untuk segera merespon secara positive, jika diperlukan untuk berkoordinasi meskipun dalam keadaan tidak dapat menerima.
“Jika dirasakan ada kanalisasi yang tersumbat, saya InSyaaAllah orang yang paling bertanggung jawab jadi tolong segera hubungi saya dan sekda jika terjadi sumbatan seperti ini,” ujarnya.
Tidak sampai disitu ketika awak media menanyai Fauzi secara langsung tentang keluhannya terhadap OPD ia menjelaskan jika hampir rata-rata seluruh Dinas susah untuk di hubungi namun yang paling susah untuk dihubungi menurutnya adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
“Kadang-kadang kita mau menyampaikan keluhan masyarakat, tetapi mereka kurang merespon, yang paling sering masalah jalan dalam hal ini Dinas PUPR,” jelasnya. (Deri)
