Foto : Anggota DPRD Kabupaten OKI Partai Keadilan Sejahtera, Jauhari A Karim
OKI I galikabar.com – Anggota DPRD Kabupaten OKI Partai Keadilan Sejahtera, Jauhari A Karim, menegaskan bahwa atas nama fraksi dan diri pribadi konsisten bersama rakyat menolak kenaikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Akibat kenaikan harga BBM, kata Jauhari efek domino secara sistemik dirasakan masyarakat menengah kebawah.
“Kami turut merasakan apa yang dikeluhkan para kaum buruh, sahabat-sahabat tani, masyarakat ekonomi lemah di perkotaan tanpa terkeculi seluruh masyarakat Indonesia yang terkena imbas dari kedua urat nadi perekonomian yaitu tarif listrik dan BBM.”tulis Mas Joe di laman facebooknya, belum lama ini.
Kata Jauhari, flashmob PKS OKI merupakan mengejawantahkan rasa prihatin dan peduli yanh mendalam terhadap masyarakat ekonomi lemah atas efek domino akibat kenaikan BBM bersubsidi.”BBM naik harga kebutuhan pokok juga naik,” ungkapnya.
Akbar salah satu netizen ikut mengomentari pernyataan Jauhari di laman facebooknya. Menurut Akbar, seharusnya Pemerintah Kabupaten OKI bersama dewan harus bisa menyikapi keluhan masyarakat terkait dampak kenaikan BBM.
Walaupun diakuinya, kondisi keuangan daerah lagi defisit. “Tapi apakah harus mengandalkan APBD saja, yang sudah ada posnya belanja pegawai, dan berbagi dengan belanja barang dan jasa. Saya tidak pernah mendengar berapa jumlah CSR dari perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten OKI setiap tahunnya, padahal sana ini bisa dimanfaatkan untuk menanggulangi kenaikan BBM, sehingga meningkatkan daya usaha masyarakat, baik bidang UMKM maupun pembangunan infrastruktur jalan – jalan produktif,” terangnya.
Menanggapi kritik tersebut, pihaknya akan mengundang forum CSR dan semua perusahaan di Kabupaten OKI dalam rangka rapat dengar pendapat (RDP) dalam rangka sinergi membangun OKI trutama soal infrastruktur jalan di lingkungan perusahaan.
“Saya sudah sampaikan dengan ketua, dan beliau setuju,” kata Jauhari, seraya mengatakan, sudah selayaknya perusahaan ikut andil dalam pembangunan infrastruktur jalan, khususnya wilayah tempat beroperasi perusahaan tersebut, yang selama ini tidak mau peduli. Dan semata ingin mengandalkan dana APBD. (DONI)
