PALEMBANG – Pasca penetapan tersangka terhadap Bupati Muara Enim Ir H Ahmad Yani MM oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) terkait fee proyek.
Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H Herman Deru secara resmi menyerahkan surat penunjukan Wakil Bupati Muara Enim H Juarsah SH sebagai Pelaksana Harian (Plh) Bupati Muara Enim.
Penyerahan surat penunjukkan Plh Bupati Muara Enim tersebut berlangsung di Ruang Rapat Gubernur Sumsel di Griya Agung Palembang, Rabu malam (04/09/2019).
“Setelah mandat ini saya berikan, keinginan saya pulihkan dulu kepercayaan masyarakat, bahwa tidak ada pembangunan yang baik kalau tidak ada kepercayaan masyarakat,” tutur Gubernur Sumsel H Herman Deru kepada para awak media.
Pada kesempatan itu, Herman Deru tak lupa berpesan kepada Juarsah supaya menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.
Sedangkan, mengenai kebijakan yang bersifat prinsip atau strategis, ia meminta Plh Bupati Muara Enim berkoordinasi terlebih dahulu dengan Gubernur Sumsel.
“Perlu diingat satu hal lagi, saat ini Plh belum boleh menggunakan fasilitas Bupati. Seperti mobil dinas atau tanda jabatan yang biasa digunakan seorang bupati. Karena bagaimana pun kita harus tetap menghormati Bupati definitif yang saat ini tengah bermasalah,” tegasnya.
Sebelumnya, saat ditemui awak media usai mengikuti rapat paripurna di Gedung DPRD Muara Enim pagi tadi, Juarsah sempat meneteskan air mata dan mengeluarkan suara parau saat diwawancarai seputar kasus OTT KPK yang menimpa orang nomor satu di Bumi Serasan Sekundang tersebut.
“Kita prihatin dan sedih atas kejadian ini, semuanya kita serahkan pada penegak hukum. Kita percayakan pada mereka. Ini adalah musibah bagi kita Kabupaten Muaraenim, dan kita percayakan pada penegak hukum,” jelas Juarsah.
Dia mengaku belum bisa berbuat apa-apa pasca musibah OTT tersebut. “Saya belum bisa berbuat apa apa. Saya akan menunggu petunjuk dari Bapak Gubernur,” jelasnya.
Meski demikian, Juarsah mengaku, apa yang menjadi kerja Pemkab Muaraenim tidak akan terhambat dalam memberikan pelayanan pada masyarakat dan akan tetap berjalan seperti biasa.
“Apa yang menjadi visi dan misi bupati dan wakil bupati akan tetap berjalan sebagaimana mestinya,” tegasnya. (Sw)
